Berikut merupakan pemaparan mitra:

Serikat Buruh Pekerja Migran (SBMI)

• Semua serikat buruh hadiri pada hari ini untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan buruh
  yang ada.
• Seluruh anggota SBMI meminta agar Komisi 9 dpr selalu mengingatkan pemerintah untuk
  menyelesaikan peraturan turunan mengenai buruh. Layanan Terpadu Satu Atap
  (LTSA) harus segera disiapkan oleh pemerintah.
• Isu buruh saatini lebih sering dialami oleh buruh di daerah.
• Pada masa transisi ini, SMBI seringkali mengalami masalah advokasi, dan hal ini menjadi
  peluang besar untuk dilakukannya eksploitasi buruh migran.
• Permasalahan-permasalahan buruh di lapangan membuat SBMI menjadi kesulitan untuk melakukan rujukan. Karena sampai saat ini revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) buruh migran belum
  selesai juga dan peraturan turunannya juga belum ada. Tidak adanya payung hukum
  yang jelas ini membuat kaum buruh semakin tereksploitasi.
• Sampai saat ini masih belum ada mekanisme banding untuk mencari keadilan. Oleh sebab itu,
  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang ada perlu diperbaiki.

Buruh Migran Pandeglang, Banten

• Saat ini, banyak masyarakat desa yang menjadi pekerja di luar negeri namun mereka tidak mengetahui aturan yang berlaku, sehingga keberadaan mereka tidak terdata.
• Penyampaian informasi mengenai buruh migran di desa juga sangat minim, akibatnya tak sedikit buruh
  migran yang tidak mendapat perlindungan terkait dengan statusnya.

Buruh Migran NTT

• Permasalahan buruh migran yang paling utama di NTT adalah banyaknya buruh yang meninggal.
  Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Dari bulan Januari sampai dengan November 2018, terdapat 94 jasad buruh yang sudah dikembalikan dari Singapura, Malaysia, dan juga Afrika. Dalam kurun waktu sehari, terdapat dua sampai tiga jenazah yang dikembalikan dari Malaysia.
• Dari 94 jenazah yang dikembalikan tersebut, hanya terdapat 3 jenazah yang memiliki dokumen.
  Adapun data-data yang diperoleh sebagian juga tidak sesuai dengan data yang ada
  di Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
• Serikat Buruh meminta agar segera dikeluarkanya peraturan desa yang khusus mengatur mengenai
  perlindungan buruh migran.
• Beberapa kasus buruh sudah dilaporkan. Namun, sampai saat ini laporan tersebut belum
  ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.

Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT)

• Jepit meminta agar DPR dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terutama dalam menyikapi
  kasus-kasus pemalsuan dokumen buruh yang saat ini sangat sering dilakukan.
• Salah satu kasus utama yang paling sering terjadi di NTT adalah kasus perdagangan orang, terdapat
  tujuh jaringan mafia perdagangan orang. Kasus perdagangan orang ini juga
  melibatkan oknum-oknum pemerintah sendiri untuk bekerjasama.
• Mengenai kualitas pendidikan, anak-anak di NTT saat ini harus menempuh jarah 4-5 km
  untuk sampai ke sekolah. Kualitas pendidikan di NTT juga masih rendah,
  akibatnya tak jarang kita temui anak-anak yang putus sekolah kemudian di rekrut
  menjadi guru.
• DPR harus melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pendidikannya, agar Undang-Undang yang ada bisa
  segera direvisi dan diimplementasikan dnegan baik.

Organisasi Jala Pekerja Rumah Tangga (PRT)

• RUU PRT harus segera disahkan dan dan masuk ke dalam prolegnas 2019 sebagai wujud komitmen
  anggota DPR bila ingin terpilih kembali di tahun 2019 nanti.
• Pemerintah juga perlu
  mengambil andil dalam menangani permasalahan PRT. Pemerintah harus mampu
  memberikan wadah untuk mengasah kemampuan pra PRT yang ada.

Seruni Paralegal Banyumas

• Implementasi Peraturan Daerah yang ada terkait buruh belum pernah terimplementasikan dengan
  baik.
• Mengenai perdagangan manusia, realita yang ada saat ini menunjukan bahwa penanggulangan
  dan pencegahan dari pemerintah masih sangat minim. Modus perdagangan manusia
  ini sangat memprihatinkan, banyak calo yang merekrut wanita-wanita desa dengan
  iming-iming Umrah, padahal mereka akan diberangkatkan ke luar negeri untuk
  dieksploitasi.
• Seruni Paralegal Banyumas meminta agar Komisi 9 dapat memberi perhatian khsusu mengenai masalah perdagangan manusia ini.
• Terkait masalah LTSA, saat ini pelayanan LTSA yang ada maish kurang karena belum mampu
  mengadakan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Keluarga Migran Indonesia

• DPR harus segera mendesak DPRD Banjarnegara utuk membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai permasalahan buruh migran ini.

Buruh Migran Banyuwangi

· LTSA harus mampu
berorientasi pada para pekerja buruh migran. Penempatan dan perlindungan buruh
oleh LTSA juga harus diterapkan dengan baik.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI)

· Negara-negara
penerima dan pengirim buruh harus meratifikasi 8 konvensi dasar International
Labour Organization.

Buruh Migran Malang

· Permasalahan
buruh migran yang ada harus segera diatasi, jangan sampai tidak ada penindakan
atas hal ini.

· Indonesia harus
mampu menjadi negara yang ramah terhadap buruh migran yang bekerja.

· Negara
penempatan TKI juga harus mampu memberi perlindungan TKI yang maksimal. Upaya
preventif dari negara penempatan perlu dilakukan untuk meminimalisir masalah.

Perkumpulan Purna Keluarga Bilitar

· Kasus perceraian
menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Bilitar saat ini.

· Komisi 9 DPR RI
harus mampu memberi pengawasan dan dorongan kepada dinas terkait untuk
menangani permasalahan buruh ini.

Serikat Buruh Pekerja Migran (SBMI)

• Semua serikat buruh hadiri pada hari ini untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan buruh
  yang ada.
• Seluruh anggota SBMI meminta agar Komisi 9 DPR selalu mengingatkan pemerintah untuk
  menyelesaikan peraturan turunan mengenai buruh. Layanan Terpadu Satu Atap
  (LTSA) harus segera disiapkan oleh pemerintah.
• Isu buruh saat ini lebih sering dialami oleh buruh di daerah.
• Pada masa transisi ini, SMBI seringkali mengalami masalah advokasi, dan hal ini menjadi
  peluang besar untuk dilakukannya eksploitasi buruh migran.
• Permasalahan-permasalahan buruh di lapangan membuat SBMI menjadi kesulitan untuk melakukan rujukan. Karena sampai saat ini revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) buruh migran belum
  selesai juga dan peraturan turunannya juga belum ada. Tidak adanya payung hukum
  yang jelas ini membuat kaum buruh semakin tereksploitasi.
• Sampai saat ini masih belum ada mekanisme banding untuk mencari keadilan. Oleh sebab itu,
  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang ada perlu diperbaiki.

Buruh Migran Pandeglang, Banten

• Saat ini, banyak masyarakat desa yang menjadi pekerja di luar negeri namun mereka tidak
  mengetahui aturan yang berlaku, sehingga keberadaan mereka tidak terdata.
• Penyampaian informasi mengenai buruh migran di desa juga sangat minim, akibatnya tak sedikit buruh
  migran yang tidak mendapat perlindungan terkait dengan statusnya.

Buruh Migran NTT

• Permasalahan buruh migran yang paling utama di NTT adalah banyaknya buruh yang meninggal.
  Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Dari bulan
  Januari sampai dengan November 2018, terdapat 94 jasad buruh yang sudah
  dikembalikan dari Singapura, Malaysia, dan juga Afrika. Dalam kurun waktu
  sehari, terdapat dua sampai tiga jenazah yang dikembalikan dari Malaysia.
• Dari 94 jenazah yang dikembalikan tersebut, hanya terdapat 3 jenazah yang memiliki dokumen.
  Adapun data-data yang diperoleh sebagian juga tidak sesuai dengan data yang ada
  di Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
• Serikat Buruh meminta agar segera dikeluarkanya peraturan desa yang khusus mengatur mengenai
  perlindungan buruh migran.
• Beberapa kasus buruh sudah dilaporkan. Namun, sampai saat ini laporan tersebut belum
  ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.

Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT)

• Jepit meminta agar DPR dapat lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terutama dalam menyikapi
  kasus-kasus pemalsuan dokumen buruh yang saat ini sangat sering dilakukan.
• Salah satu kasus utama yang paling sering terjadi di NTT adalah kasus perdagangan orang, terdapat
  tujuh jaringan mafia perdagangan orang. Kasus perdagangan orang ini juga
  melibatkan oknum-oknum pemerintah sendiri untuk bekerjasama.
• Mengenai kualitas pendidikan, anak-anak di NTT saat ini harus menempuh jarah 4-5 km
  untuk sampai ke sekolah. Kualitas pendidikan di NTT juga masih rendah,
  akibatnya tak jarang kita temui anak-anak yang putus sekolah kemudian di rekrut
  menjadi guru.
• DPR harus melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pendidikannya, agar Undang-Undang yang ada bisa
  segera direvisi dan diimplementasikan dnegan baik.

Organisasi Jala Pekerja Rumah Tangga (PRT)

• RUU PRT harus segera disahkan dan dan masuk ke dalam prolegnas 2019 sebagai wujud komitmen
  anggota DPR bila ingin terpilih kembali di tahun 2019 nanti.
• Pemerintah juga perlu mengambil andil dalam menangani permasalahan PRT. Pemerintah harus mampu memberikan wadah untuk mengasah kemampuan pra PRT yang ada.

Seruni Paralegal Banyumas

• Implementasi Peraturan Daerah yang ada terkait buruh belum pernah terimplementasikan dengan
  baik.
• Mengenai perdagangan manusia, realita yang ada saat ini menunjukan bahwa penanggulangan
  dan pencegahan dari pemerintah masih sangat minim. Modus perdagangan manusia
  ini sangat memprihatinkan, banyak calo yang merekrut wanita-wanita desa dengan
  iming-iming Umrah, padahal mereka akan diberangkatkan ke luar negeri untuk
  dieksploitasi.
• Seruni Paralegal Banyumas meminta agar Komisi 9 dapat memberi perhatian khusus masalah
  perdagangan manusia ini.
• Terkait masalah LTSA, saat ini pelayanan LTSA yang ada maish kurang karena belum mampu
  mengadakan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Keluarga Migran Indonesia

• DPR harus segera mendesak DPRD Banjarnegara utuk membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai permasalahan buruh migran ini.

Buruh Migran Banyuwangi

• LTSA harus mampu berorientasi pada para pekerja buruh migran. Penempatan dan perlindungan buruh
  oleh LTSA juga harus diterapkan dengan baik.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

• Negara-negara penerima dan pengirim buruh harus meratifikasi 8 konvensi dasar International
  Labour Organization.

Buruh Migran Malang

• Permasalahan buruh migran yang ada harus segera diatasi, jangan sampai tidak ada penindakan
  atas hal ini.
• Indonesia harus mampu menjadi negara yang ramah terhadap buruh migran yang bekerja.
• Negara penempatan TKI juga harus mampu memberi perlindungan TKI yang maksimal. Upaya
  preventif dari negara penempatan perlu dilakukan untuk meminimalisir masalah.

Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna

• Kasus perceraian menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Bilitar saat ini.
• Komisi 9 DPR RI harus mampu memberi pengawasan dan dorongan kepada dinas terkait untuk
  menangani permasalahan buruh ini.